Ini Klarifikasi Dirut PT. Air Minum Giri Menang Terkait Temuan BPK pada tahun 2020

Mataram NTB  - Direktur UtamabDirut) PT. Air Minum Giri Menang (Persero), H Lalu Ahmad Zaini (LAZ) akhirnya buka suara soal temuan BPK, terkait dana representasi tahun 2020 yang diduga digunakan untuk kepentingan pribadi, serta sistem taksiran 14 ribu lebih pelanggan yang digunakan Perusahaan Air minum daerah tersebut.

Diakui LAZ, pihaknya telah menindaklanjuti hasil temuan BPK Provinsi NTB tersebut. Ini dibuktikan dengan adanya laporan yang ditandatangani antara PT. AMGM dan BPK Provinsi NTB beberapa waktu lalu.

Baca juga: Polres Dompu Razia Anggota Yang Tidak Menjalankan Tugas Dan Konsumsi Miras

"Tindaklanjut kami dari temuan BPK sudah 100 persen sejak tahun 2022, jadi sudah tidak ada masalah, " tegasnya di ruang rapat Sarasuta Kantor PT. Air Minum Giri Menang, (03/05/2023)

Khusus Dana Representasi, kata LAZ, ada sekitar 14 temuan BPK dengan nilai sebesar Rp 399 juta. BPK memberikan tenggat waktu, agar perusahaan dapat mengembalikan uang tersebut ke kas perusahaan.

Baca juga: Penahanan SAM Oleh Penyidik Diapresiasi Kuasa Hukum Para Korban Investasi Bodong

"Temuan BPK telah ditindaklanjuti dengan baik dan uang hasil temuan BPK sudah dikembalikan ke kas perusahaan juga, " ulasnya.

Begitu pula dengan permasalahan taksiran pembayaran pelanggan yang ada di Kecamatan Gerung, Gunungsari Kabupaten Lombok Barat dan Kota Mataram.

Baca juga: Dugaan Tipikor Dana Asabri, Kejagung Periksa Dua Orang Saksi

Dijelaskan bahwa sebelumnya, PT. AMGM menggunakan aplikasi untuk melakukan pengecekan meter air. Aplikasi ini berjalan otomatis dengan cara di foto. Jika meter air di kunci pemilik rumah, maka aplikasi akan mengunci secara otomatis. 

Sehingga untuk penginputan dan pembayaraan menggunakan sistem taksiran (Water Meter Taksir). 

Baca juga: Heboh! Seorang Pemuda Asal Desa Tepas, Ditemukan Tewas Gantung Diri

"Umpama sekarang bapak beli perumahan baru tapi tidak ditempati. Kadang ada juga yang rumahnya terkunci, " paparnya 

"Sedangkan pemilik rumah pagi harinya nggak ada, karena orang kerja. Maka aplikasi kami menggunakan sistem taksiran selama tiga bulan berturut-turut. Sekarang sedang kami benahi, " jelasnya.

Baca juga: FKKD NTB Resmi Melaporkan Kasubdirektorat Dana Desa Kemenkeu RI

Tidak hanya itu, PT. AMGM juga mengupayakan cara lain. Yakni dengan memasang stiker berisi imbauan agar pembayaran dapat dilakukan masyarakat secara online. Di sisi lain.

"Untuk Temuan BPK sudah Clear, Pengembalian dan perbaikan sistem sudah kami lakukan, "pungkasnya sambil menunjukan surat rincian yang telah di tandatangani BPK dan Perusahan.(Adb)